Politik Identitas dalam Konteks Negara Plural: Analisis Fikih Siyasah
Politik identitas telah menjadi isu yang semakin relevan dalam konteks sosial-politik Indonesia yang majemuk. Identitas agama, suku, dan kelompok sering digunakan sebagai dasar untuk membangun kekuatan politik, namun praktik ini berisiko mengancam keharmonisan sosial yang menjadi fondasi penting negara Indonesia. Dalam perspektif fikih siyasah, fenomena politik identitas dapat dianalisis melalui prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan kesejahteraan dan keadilan bagi semua golongan.
Di Indonesia, politik identitas merujuk pada penggunaan identitas agama, etnis, atau kelompok untuk meraih dukungan politik. Contoh fenomena ini dapat dilihat dalam bentuk polarisasi agama, di mana simbol-simbol agama sering digunakan dalam kampanye politik yang bisa memicu konflik antar kelompok, baik antar agama maupun antar aliran dalam satu agama. Selain itu, gerakan Islam politik dengan tuntutan penerapan syariah yang lebih ketat turut menggunakan politik identitas untuk memperjuangkan kepentingan kelompok mereka. Kebijakan publik yang memihak kelompok mayoritas atau agama tertentu adalah contoh lain politik identitas yang dapat memperburuk konflik sosial di Indonesia. Meskipun politik identitas dalam beberapa kasus dapat memperjuangkan hak-hak kelompok tertentu, ia sering kali menyebabkan polarisasi yang mengancam persatuan bangsa.
Fikih siyasah adalah cabang ilmu dalam fikih yang membahas politik, tata kelola negara, serta hubungan antara agama dan negara. Ilmu ini menekankan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan umat, kepemimpinan yang adil, toleransi, dan musyawarah. Negara dalam Islam harus menjamin hak-hak semua warga negara tanpa membedakan agama atau golongan. Politik identitas yang mengutamakan satu kelompok bertentangan dengan prinsip ini, karena dalam Islam, kepemimpinan negara seharusnya diatur untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua. Prinsip keadilan menuntut agar negara tidak hanya menguntungkan satu kelompok, melainkan membawa kemaslahatan bagi seluruh warga. Di samping itu, Islam juga mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, sehingga politik identitas yang menonjolkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan satu kelompok bertentangan dengan prinsip pluralisme.
Dalam konteks politik Indonesia, praktik politik identitas yang mengedepankan agama sebagai alat untuk mendapatkan dukungan atau mempengaruhi kebijakan dapat dilihat melalui kacamata fikih siyasah. Perspektif ini mengajarkan bahwa politik seharusnya mengedepankan kesejahteraan umat, keadilan, dan toleransi. Misalnya, penggunaan identitas agama yang berlebihan dalam politik berpotensi menciptakan ketegangan antar kelompok dan menimbulkan diskriminasi terhadap minoritas. Kebijakan yang memihak satu kelompok bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Penerapan hukum syariah dalam konteks negara yang plural harus dilihat secara bijak, dengan mempertimbangkan hak-hak konstitusional semua warga, termasuk kelompok agama minoritas.
Politik identitas yang mengedepankan satu agama atau golongan juga dapat mengikis toleransi dan pluralisme, yang merupakan nilai dasar masyarakat Indonesia. Islam mengajarkan toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan, serta mendorong kerjasama antar berbagai golongan demi kemaslahatan bersama. Dengan demikian, politik identitas yang diskriminatif tidak sejalan dengan prinsip Islam tentang pluralisme. Prinsip musyawarah dalam fikih siyasah juga penting dalam proses pengambilan keputusan politik. Musyawarah mendorong keterwakilan semua elemen masyarakat, tanpa terkecuali, untuk mencapai keputusan yang adil bagi seluruh rakyat.
Implikasi politik identitas terhadap pembangunan sosial dan politik sangat signifikan. Penggunaan politik identitas yang terlalu sempit dapat mengancam persatuan bangsa, yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara untuk dijaga. Islam mengajarkan pentingnya persatuan dan keutuhan umat, serta menghindari perpecahan berdasarkan identitas agama atau kelompok tertentu. Sebaliknya, jika politik identitas dilakukan secara inklusif, tanpa menonjolkan perbedaan, maka hal ini dapat memperkuat identitas nasional dan menjadi alat untuk mewujudkan keadilan sosial. Moderasi beragama dalam politik adalah kunci untuk menjaga kedamaian, kesejahteraan, dan keadilan bersama, seperti yang ditekankan dalam fikih siyasah.
Politik identitas di Indonesia, ketika dilihat dari perspektif fikih siyasah, memiliki implikasi besar terhadap keharmonisan sosial dan stabilitas politik. Fikih siyasah mengajarkan bahwa negara harus menegakkan keadilan, kemaslahatan, dan toleransi dalam mengelola keberagaman. Penggunaan identitas agama atau kelompok untuk kepentingan politik sempit harus dihindari agar tercipta persatuan dan kesejahteraan bersama. Sebagai negara yang plural, Indonesia harus memperkuat prinsip inklusivitas dan musyawarah dalam kebijakan publik untuk memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya.
Oleh: M. Rifqi Wildan Firdaus (Peraih Juara 1 Presentasi Aswaja Piala Bupati Kabupaten Jember Tahun 2023 dan Santri Aktif Pondok Pesantren Nurul Qarnain Sukowono)
Editor: Wildan
